Buy-back Policy (Jaminan Pembelian Kembali) adalah kewajiban hukum yang mutlak dipenuhi oleh seluruh perusahaan penjualan langsung berizin resmi di Indonesia, di mana perusahaan wajib membeli kembali sisa produk dagangan yang belum terjual dari distributor yang memutuskan untuk mengundurkan diri atau menghentikan kemitraan usahanya. Berdasarkan regulasi Kementerian Perdagangan, perusahaan wajib mengembalikan dana pembelian kepada distributor minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari harga bersih yang dibayarkan saat pembelian, setelah dipotong biaya administrasi wajar maksimal 10% dan komisi/bonus yang telah dibayarkan terkait barang tersebut. Keberadaan jaminan buy-back policy adalah salah satu pembeda paling fundamental antara bisnis MLM legal dengan skema piramida penipuan (di mana uang pendaftaran hangus dan barang tidak bisa dikembalikan). Kebijakan Pembelian Kembali (Buy-Back Guarantee) adalah kewajiban hukum fundamental yang diamanatkan regulasi negara kepada seluruh perusahaan penjualan langsung resmi berizin SIUPL untuk membeli kembali sisa persediaan barang, materi promosi, dan alat bantu penjualan (starter kit) dari mitra usaha yang memutuskan mengundurkan diri atau diberhentikan keanggotaannya. Perusahaan wajib mengembalikan dana pembelian mitra minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari harga bersih yang telah dibayarkan oleh mitra usaha, setelah dikurangi potongan biaya administrasi yang wajar (maksimal 10%) dan nilai bonus/komisi yang telah sempat dibayarkan kepada mitra tersebut atas barang bersangkutan.
Setelah 8 bulan mencoba menjalankan bisnis direct selling, Siska memutuskan berhenti karena ingin fokus pada studinya. Siska masih memiliki sisa stok 15 kotak produk kemasan tersegel dengan masa kedaluwarsa masih di atas 1 tahun senilai Rp 3.000.000. Siska mengajukan formulir retur pengunduran diri ke kantor pusat; perusahaan memverifikasi kondisi fisik barang dan mentransfer pengembalian dana sebesar Rp 2.700.000 (90%) ke rekening bank Siska. Simulasi perhitungan klaim retur: Mitra M mundur dari keanggotaan dan mengembalikan produk suplemen senilai Rp 10.000.000 yang masih dalam kondisi layak jual (kemasan utuh, segel tidak rusak, masa kedaluwarsa tersisa minimal 12 bulan). Perusahaan memotong administrasi 10% (Rp 1.000.000) dan komisi yang telah ditransfer Rp 500.000. Mitra M menerima pencairan dana pengembalian bersih Rp 8.500.000.
Menunda pengembalian barang hingga mendekati masa kedaluwarsa. Kebijakan buy-back policy mensyaratkan kondisi barang masih dalam keadaan layak jual, segel utuh, dan memiliki sisa masa simpan minimal (biasanya minimal 6 hingga 12 bulan sebelum tanggal kedaluwarsa). Perusahaan nakal membuat klausul jebakan dalam formulir perjanjian kemitraan yang menyatakan produk yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan dengan alasan apa pun. Klausul sepihak ini batal demi hukum.
Diwajibkan secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) Permendag No. 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung. Perusahaan yang menolak melakukan pembelian kembali barang dari mitra yang mundur terancam sanksi administratif pencabutan izin SIUPL oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM/OSS). Wajib hukum berdasarkan Permendag No. 70 Tahun 2019 Pasal 22 ayat (1) dan (2). Kegagalan menyediakan fasilitas buy-back berakibat pada pembekuan hingga pencabutan izin usaha penjualan langsung (SIUPL).
Ragu dengan tawaran sebuah bisnis MLM? Gunakan tool verifikasi instan kami untuk mengecek izin SIUPL dan status legalitasnya resmi dari database pemerintah.
Jalankan Legal Checker →