Kasus First Travel (PT First Anugerah Karya Wisata) merupakan salah satu skema kejahatan konsumen berkedok ibadah paling memilukan dan berskala nasional di Indonesia. Perusahaan biro perjalanan umrah ini memanfaatkan religiositas masyarakat Muslim kelas menengah ke bawah dengan menawarkan paket ibadah ke Tanah Suci berbiaya di bawah harga modal industri, yang pada akhirnya menelantarkan puluhan ribu jemaah dan memicu perubahan regulasi total pada tata kelola Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kementerian Agama RI.

1. Profil Pendiri dan Strategi Penetrasi Pasar

First Travel didirikan pada tahun 2009 oleh pasangan suami istri Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, yang kemudian didukung oleh adik kandung Anniesa, Kiki Hasibuan (Siti Nuraidah Hasibuan) selaku Direktur Keuangan. Pada periode awal berdirinya, First Travel melayani perjalanan wisata umum sebelum akhirnya berfokus pada perjalanan ibadah umrah.

Terobosan bisnis yang melambungkan nama First Travel terjadi pada tahun 2014 ketika mereka memperkenalkan program "Umrah Promo" dengan tarif berkisar antara Rp 14 juta hingga Rp 14,3 juta per jemaah, dengan syarat masa tunggu keberangkatan selama 1 hingga 2 tahun setelah pelunasan. Tarif ini sangat janggal karena berada jauh di bawah tarif referensi standar Kementerian Agama dan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) yang menetapkan harga pokok penerbangan dan akomodasi hotel di Mekkah/Madinah minimal sebesar Rp 20 juta hingga Rp 22 juta per orang.

2. Anatomi Modus Operandi: Subsidi Silang Berantai (Umrah Ponzi Scheme)

First Travel menerapkan mekanisme skema Ponzi klasik berbasis subsidi silang waktu tunda:

Biaya tiket pesawat pulang-pergi Jakarta–Jeddah, visa umrah, bus antarkota, dan kamar hotel bintang empat di Arab Saudi bagi satu orang jemaah pada tahun 2016 menelan biaya modal riil minimal Rp 20 juta. Dengan mematok harga jual hanya Rp 14 juta, First Travel mengalami defisit operasional langsung sebesar Rp 6 juta untuk setiap jemaah yang diberangkatkan.

Defisit Rp 6 juta per jemaah ini ditutup dengan menggunakan uang setoran dari 2 hingga 3 calon jemaah baru yang mendaftar pada gelombang berikutnya. Selama laju pendaftar baru terus meningkat secara eksponensial, First Travel mampu memberangkatkan jemaah gelombang awal dengan fasilitas mewah, yang kemudian dijadikan bahan promosi testimoni masif di media sosial dan televisi nasional. Jemaah yang berhasil berangkat memuji First Travel sebagai "biro perjalanan amanah pembela kaum dhuafa".

3. Jaringan Agen Berjenjang & Pameran Kemewahan (Flexing Oligarki)

First Travel merekrut ribuan "Agen Mitra" di seluruh provinsi di Indonesia dengan skema bagi hasil referal per kepala jemaah. Para agen ini umumnya adalah ustadz kampung, pimpinan majelis taklim, dan tokoh masyarakat lokal yang dipercaya warga. Agen menerima komisi ratusan ribu hingga jutaan rupiah serta kuota gratis umrah untuk setiap kelipatan jumlah jemaah yang berhasil didaftarkan.

Di sisi lain, keluarga pemilik First Travel mempertontonkan gaya hidup jetset ultra-mewah di media sosial. Anniesa Hasibuan memanfaatkan uang jemaah untuk membiayai peragaan busana bergengsi di New York Fashion Week (NYFW), membeli rumah megah bergaya istana di Sentul City Bogor, deretan mobil sport mewah, dan koleksi perhiasan berlian. Pameran kemewahan ini secara psikologis meyakinkan masyarakat bahwa First Travel adalah korporasi raksasa yang memiliki modal tak terbatas.

4. Kegagalan Likuiditas, Penundaan Sistemik, dan Kepanikan Massal

Pada akhir tahun 2016 hingga awal 2017, rasio kewajiban keberangkatan membengkak hingga puluhan ribu orang, sementara laju pendaftar promo baru mulai melambat seiring peringatan dari Kementerian Agama. Skema piramida penampungan uang tersebut runtuh seketika.

Ribuan jemaah yang telah melunasi biaya sejak 2015 mulai mengalami pembatalan sepihak dan penundaan jadwal berulang kali di Bandara Soekarno-Hatta. Sebagian jemaah bahkan sempat terkatung-katung di hotel transit tanpa tiket pesawat. First Travel berusaha memeras jemaah dengan meminta biaya tambahan fiktif ("biaya carter pesawat" sebesar Rp 2,5 juta dan biaya sewa visa), namun keberangkatan tetap tidak terealisasi. Total 63.310 calon jemaah yang mayoritas menabung bertahun-tahun dari upah buruh, tani, dan pedagang kecil dinyatakan gagal berangkat.

5. Putusan Pidana Mahkamah Agung & Kontroversi Perampasan Aset

Pada 10 Agustus 2017, penyidik Bareskrim Polri resmi menangkap Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan. Berdasarkan proses peradilan yang berujung pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3095 K/Pid.Sus/2018 jo. Putusan PK MA No. 365 PK/Pid.Sus/2021:

  • Andika Surachman divonis hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.
  • Anniesa Hasibuan divonis hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.
  • Kiki Hasibuan divonis hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.
  • Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Penipuan Berkelanjutan serta Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
  • Kontroversi perdata aset: Putusan Kasasi MA awalnya menyatakan seluruh aset sitaan First Travel dirampas untuk negara, yang kemudian memicu kecaman publik luas. Melalui Peninjauan Kembali (PK) tahun 2022, Mahkamah Agung merevisi amar putusan dan menetapkan aset sitaan dikembalikan kepada para korban secara proporsional melalui perwakilan jemaah.

6. Kaidah Perlindungan Konsumen Wisata Religi

  1. Patuhi Standar Biaya Referensi Kemenag: Kemenag telah menetapkan Biaya Referensi Umrah minimal (saat ini Rp 23 juta). Setiap penawaran umrah di bawah biaya modal ini wajib dicurigai sebagai skema subsidi silang Ponzi.
  2. Kaidah "5 Pasti Umrah" Kemenag: Konsumen wajib memverifikasi (1) Pasti Travel Berizin PPIU, (2) Pasti Tiket Pesawat & Jadwal Terbang, (3) Pasti Tarif Paketnya, (4) Pasti Hotelnya, dan (5) Pasti Visanya sebelum membayar.
  3. Larangan Masa Tunggu Ekstrem: Biaya perjalanan umrah yang sah dibayarkan untuk keberangkatan dalam waktu wajar (1–3 bulan), bukan sistem tabungan penundaan 1–2 tahun yang membuka peluang perputaran uang gali lubang tutup lubang.