Kembali ke Kamus MLM
Kamus MLM & Glosarium

PP No. 29 Tahun 2021

Definisi Singkat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang menjadi payung hukum modern operasional perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA).

Penjelasan Lengkap

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan adalah regulasi induk tingkat pemerintah pusat yang menjadi turunan operasional dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11/2020 jo. Perpu No. 2/2022). Dalam klaster perdagangan khusus, PP No. 29/2021 mengatur tata kelola ekosistem distribusi barang secara langsung (direct selling / MLM), menegaskan kewajiban integrasi perizinan berusaha berbasis risiko melalui portal Online Single Submission (OSS RBA), menetapkan larangan penerapan skema piramida, serta mempertegas sanksi administratif dan pidana bagi korporasi yang menyelenggarakan perdagangan berjenjang tanpa izin legal dari Kementerian Perdagangan. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan merupakan regulasi payung strategis turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tata kelola perdagangan nasional secara komprehensif, termasuk di dalamnya distribusi barang melalui sistem penjualan langsung. PP ini mempertegas kewajiban kepatuhan perseroan direct selling dalam menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS, menetapkan sanksi administratif berjenjang bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perizinan, serta memberikan mandat perlindungan terhadap hak-hak ekonomi mitra usaha mandiri dari eksploitasi korporasi sepihak.

Contoh Penerapan di Lapangan

Kementerian Perdagangan bersama tim pengawas tertib niaga melakukan audit lapangan terhadap PT Berkah Mandiri berdasarkan kewenangan pemeriksaan yang diatur dalam PP No. 29/2021 untuk memastikan tidak ada penyelewengan skema distribusi barang dan menjamin perlindungan bagi ratusan ribu mitra usahanya. Penerapan sanksi regulasi: Sebuah perusahaan direct selling terbukti mengubah formula rencana pemasarannya tanpa melaporkan pembaruan berkas ke Kemendag. Berdasarkan PP 29/2021, otoritas pengawas perdagangan menjatuhkan sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis pertama dengan batas waktu perbaikan 30 hari kalender.

Jebakan & Kesalahpahaman Umum

Banyak pelaku usaha yang keliru mengira bahwa terbitnya UU Cipta Kerja menghapuskan kewajiban izin SIUPL; PP 29/2021 justru mempertegas bahwa penjualan langsung tetap dikategorikan sebagai bidang usaha risiko tinggi yang memerlukan verifikasi teknis dan perizinan khusus dari Kemendag. Pelaku bisnis yang berasumsi aturan perizinan penjualan langsung menjadi longgar pasca disahkannya UU Cipta Kerja. Justru PP 29/2021 memperketat sanksi administratif hingga pembekuan dan pencabutan hak akses berusaha bagi pelanggar.

Status Hukum & Regulasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengikat seluruh pelaku usaha distribusi barang di wilayah kedaulatan NKRI, menjadi dasar hukum penerbitan peraturan menteri perdagangan teknis di sektor penjualan langsung. Mengatur sanksi administratif dalam Pasal 166 berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang/gerai, hingga pencabutan izin usaha penjualan langsung bagi korporasi yang tidak patuh.

Istilah Terkait

Cek Legalitas Perusahaan

Ragu dengan tawaran sebuah bisnis MLM? Gunakan tool verifikasi instan kami untuk mengecek izin SIUPL dan status legalitasnya resmi dari database pemerintah.

Jalankan Legal Checker →